Print

TUGAS dan FUNGSI

Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro :
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.  

Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang menjalankan fungsi, sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok :

  1. Melaksanakan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  5. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

  1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
  2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
  8. Pelayanan terhadap pemberian rekomendasi dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
  10. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  11. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaran kegiatan dinas; dan
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Dinas membawahi :

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
  3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.