Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang menggelar kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata, Kelistrikan dan Pangkas Rambut Pria, di Aula SMKN 2 Tanjungpinang, Senin (2/11/2019).

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang atas terlaksananya kegiatan ini.

"Kegiatan sertifikasi ini mampu memberikan ruang bagi para pencari kerja dan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang," ucapnya

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP membuka secara resmi kegiatan pelatihan menjahit dan bordir tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di Aula SMK Negeri 2 Tanjungpinang, Senin (19/8).

Rahma menjelaskan bahwa pelatihan menjahit dan bordir ini merupakan tingkat awal kedepan akan kita pantau untuk tingkat mahir dan kedepan juga kita berharap dapat menjadi tingkat profesional.

"Saya sangat mengharapkan bahawa para peserta sebanyak 20 orang yang juga akan dapat bantuan mesin jahit dan bordir dapat mampu menjadi penjahit-penjahit yang profesional," ungkapnya.

Solo - Digital skill dinilai sangat potensial untuk terus dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan menjadikan digital skill sebagai salah satu prioritas pembangunan SDM.

"Kita kan tahu bahwa potensi digital skill kita ini sangat besar. Dan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan SDM dalam bidang ini harus terus digenjot," kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri usai menghadiri pembukaan MOS + ACA National Championship di SMA Pradita Dirgantara, Solo, Jateng, Rabu (3/7).

Jakarta— Pemerintah masih terus mengkaji sejumlah usulan dan aspirasi dari kalangan pengusaha maupun pekerja terkait revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil kajian itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggulirkan proses revisi UU Ketenagakerjaan tersebut.